PALEMBANG, HALUANSUMATERA.COM – Dalam rangka deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Balai Besar POM di Palembang dengan bangga melauncing inovatif terbaru kami, yaitu Sistem Pelayanan Cepat dan Tuntas (Sipatas), Sistem Aplikasi Monitoring Perjalanan Anda (Siampera) dan Sistem Aplikasi Permintaan Reagensi (Siapren), di Hotel Windham Opi Mall Jakabaring, Jumat (11/6/2021).

Aspek area menuju WBK ada enam, yaitu manajemen perubahan, manajemen pelaksana, penguatan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan area pelayanan publik.

Kepala BPOM Palembang Drs Martin Suhendri mengatakan, zona integritas menuju WBK merupakan suatu monitoring kewajiban dan sudah keluar SK kepala badan kami. Untuk kami dari BPOM Palembang mengawal kebijakan dari Pimpinan BPOM Pusat. Kami menuju zona integritas dari wilayah bebas korupsi di BPOM hari ini kami lakukan deklarasi,” katanya.

Tujuan lain adalah supaya kami bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kepengurusan wilayah bebas korupsi menjaga menjunjung tinggi integritas dan beberapa aspek dan enam area aspek daerah perubahan yang harus kami lakukan.

“Tujuan lainnya adalah BPOM mendapat dukungan stekeholder, terlebih pelaku usaha. BPOM juga meminta dukungan dari masyarakat Sumsel supaya bisa menuju Wilayah Bebas Korupsi,” tandasnya.

Sementara, Ketua YLKI Sumsel Dr RM Taufik Husni SH MH menambahkan, segi pelayanan BBPOM cukup baik dan diakui WBK, penerapan sudah sejak lama, atau istilah zero pungutan,” tuturnya.

Dari sisi lain daripada tindakan sidak BBPOM dilapangan akhir-akhir puasa kemarin, menurut YLKI belum cukup memuaskan bagi masyarakat terutama pelaku usaha.

“Dari laporan data masuk di YLKI Sumsel, bahwa ada ketidakpuasan dan ketidak senangan terhadap tindakan atau penemuan BPOM yang langsung menvonis, ekskusi hingga menghanguskan daripada makanan mengandung formalin,” jelas Taufik.

BPOM sangat menyayangi, harusnya mengevaluasi apabila ada kegiatan yang sifatnya sidak ataupun mengambil suatu keputusan. Apa yang di lakukan itu, belum tentu koordinasi memenuhi persyaratan.

“Bukan hanya YLKI melihat sisi penegakan hukum, tapi juga dilihat dalam menjaga martabat produsen. Walaupun kepentingan kami membela konsumen,” pungkasnya. (Ocha)