Nasrun : ASN Harus Netral Saat Pilkada Nanti, Kalau Ketahuan Ikut Bakal Di Sanksi Tegas
PALEMBANG,HS – Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pilkada serentak di 9 Kabupaten/Kota dan 1 Pilgub Juni 2018 nanti.
Yakni kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ilir (OKI), Empat Lawang, Kota Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau dan Palembang yang akan melakukan Pilkada Juni mendatang.
Dari 9 daerah tersebut, beberapa daerah diantaranya kepala daerahnya akan mencalonkan kembali menjadi kepala daerah, misalnya saja Palembang, Lubuklinggau, Pagaralam dan sebagainya. Beberapa kepala daerah tersebut diwajibkan untuk mengajukan cuti untuk mempersiapkan Pilkada dan jabatannya sementata diisi oleh Penjabat (Pj) Bupati maupun Walikota yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Nasrun Umar mengaku tak ingin bicara banyak soal siapa yang akan ditunjuk Alex sebagai Pj bupati maupun walikota. Menurutnya itu adalah hak prerogratif dari orang nomor satu di Sumsel tersebut.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan dari gubernur,” kata Nasrun saat ditemui usai Salat Jumat di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel Jumat (5/1/2018).
Siapa sebenarnya yang layak dijadikan Pj? Nasrun mengatakan belum ada nama dari calon Pj di beberapa kabupaten kota tersebut. Namun berbicara soal regulasi, Pihaknya mempastikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan 4 D, Eselon II dan lain sebagainya. Disebut-sebut menjadi Pj di salah satu kabupaten/kota, Nasrun mengaku sama sekali tidak tahu.
“Bisa jadi, karena semua bisa berpeluang. Tapi kembali lagi ke regulasi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, seorang Pj merupakan salah satu jabatan yang sangat penting saat Pilkada, Salah satu tugasnya adalah memfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan aman, kondusif dan terpilihnya kepala daerah yang memang dari masyarakat.
Ia Juga menegaskan bahwa ASN harus netral saat Pilkada berlangsung. Ia mengatakan akan ada sanksi jika ASN ikut-ikutan Pilkada.
“Kalau ketahuan ada sanksi,” tegasnya
