Terkait Sumbangan Wajib, Ini Klarifikasi Kepala SMA N 18 Palembang
PALEMBANG,HALUANSUMATERA.COM-Menanggapi pemberitaan yang terkait adanya pungutan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 18 Palembang. Di mana diikatakan siswa wajib membayar SPP sebesar Rp.200.000, uang pembangunan Rp. 3.000.000 serta uang baju Tp.3.000.000. Kepala SMA Negeri 18 Palembang Heru Supeno mengatakan pemberitaan tersebut tidak benar.
Menurut Heru Supeno tidak ada pungutan seperti itu, yang ada hanya berbentuk sumbangan dan nilainyapun beragam tidak sama, jika sama itu hanya kebetulan saja. Dan Sumbangan diperbolehkan sesuai Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang komite.
” Sumbangan itu beragam nilainya tidak sama, ada yang Rp.50.000, ada yang Rp 100.000. Kalaupun sama itu hanya kebetulan saja. Jadi saya tegaskan sekali lagi ini bukan pungutam wajib.” Tegas Heru.
Ketika wartawan menanyakan, kenapa tidak menggunakan dana BOS untuk pembangunan di sekolah, Heru menjelaskan bahwa dana BOS tidak bisa digunakan untuk pembangunan disekolah, dana BOS hanya bisa diperuntukkan perbaikan ringan, sedangkan ini merupakan program komite tahun 2021/2022 dan itupun sumbangnya beragam dengan menggunakan sistem subsidi silang ada yg 500.000 dan ada yg lebih dari 3.000.000 bahkan untuk siswa yg tidak mampu dan anak yatim-piatu tidak bayar sama sekali, berkaitan dengan uang seragam sekolah dijelaskan bahwa harga itu sudah standar di SMA negeri 18 Palembang dan itu sudah berlaku sejak saya sebelum menjabat dan tidak ada kenaikan sampai saat ini, ujarnya.
Berbagai tanggapan muncul dari hal ini, salah satunya dari Forum Pemerhati Pendidikan Sriwijaya (FPPS), ketika dimintai keterangan nya ketua FPPS Susanto mengatakan bahwa sekolah menjalin kemitraan dengan komite dalam rangka mencari solusi nyata pemenuhan kebutuhan sekolah dan kebutuhan belajar siswa.
Peran komite dalam rangka memberi sumbangan berupa pembangunan gedung sangat di perlukan di SMA 18 palembang mengingat tempat yang terbatas. Program peningkatan gedung melalui sumbangan komite sdh melalui rapat komite dan sudah dilaporkan ke dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan. dikarenakan adanya kebutuhan lokal kelas baru yang sangat mendesak, sembari menunggu anggaran dari pemerintah. pembangunan ini adalah bentuk aksi nyata dari komite untuk memberikan kenyamanan belajar kepada siswa dan kenyamanan mengajar guru. (Ocha/Rilis)
