Urgensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Setiap Proses Tahapan Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan
Oleh : Adi Syardiansyah, SE, M. Si
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Pada BAPAS Kelas I Palembang

PALEMBANG.HALUANSUMATERA.COM-Klien Pemasyarakatan dalam masyarakat luas mungkin terdengar sedikit asing di telinga. Masyarakat akan lebih mengerti jika kita menjelaskan dengan kata narapidana atau pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti kurangnya minat masyarakat dalam mencari tahu informasi tersebut ataupun kendala-kendala lainnya. Padahal, mengetahui istilah-istilah tersebut perlu dipahami walaupun pada dasarnya kita sudah mengetahui maksudnya. Oleh karena itu, disini Pembimbing Kemasyarakatan menjadi hal yang penting dan berperan sebagai media dalam upaya pemberian informasi kepada masyarakat luas dan khususnya dalam mengingatkan pentingnya urgensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pengembalian klien kepada kondisi semula sebelum melakukan tindak pidana atau reintegrasi sosial.

Penjelasan mengenai Klien Pemasyarakatan lebih rinci dijelaskan menurut UU No 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 9, Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Lebih lanjut dijelaskan menurut UU No 12 tahun 1995 Pasal 42 ayat 1 terdiri dari; Terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, serta Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Untuk lebih memahami kembali disini dijelaskan juga mengenai reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses menjalin kembali hubungan yang terputus antara dirinya dengan masyarakat melalui perantara penegak hukum dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang tujuannya mengembalikan klien untuk dapat kembali atau berbaur ke masyarakat dan menjadikan klien sebagai pribadi yang lebih baik lagi.

Menurut Sutarso dalam Hari Harjanto Setiawan, Reintegrasi sosial dalam konteks kemasyarakatan berarti adanya keterikatan dengan merasakan menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat memberi pengalaman kepada perorangan untuk memperoleh ketentraman psikologis tertentu dan memberikan arti pada kehidupannya. Permasalahan klien pemasyarakatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak karena permasalahan ini bukan masalah sederhana dan kita tidak boleh saling melemparkan tanggung jawab. Pemerintah, LSM, dunia usaha, dan semua pihak yang interes harus bergandengan tangan dan bukan jalan sendiri-sendiri. Terutama peranan orang tua (keluarga) dan masyarakat harus ikut bertanggung jawab dan lebih baik untuk bertindak dalam mencegah sebelum permasalahan terjadi. Keluarga dapat menjadi kelompok dukungan (family support).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga sebagai salah satu penghubung atau mediator yang diharapkan dapat menjadi media untuk menjembatani klien tersebut dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan dapat ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Kegiatan atau program tersebut diantaranya, seperti mengadakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), melaksanakan kegiatan bimbingan kepribadian dan kemandirian yang bekerja sama dengan instansi-instansi lain (Dinas Sosial, BLK, Panti Rehabilitasi, Tokoh Agama, dan lain-lain), melaksanakan latihan kerja demi pengembangan skill klien pemasyarakatan, memberikan penguatan atau motivasi, membantu pengambilan keputusan penyalur informasi serta masih ada tugas-tugas yang lainnya.

Berbagai macam tindak pidana dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tidak sama, lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak baik juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dan diawasi secara seksama. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga melakukan beberapa metode, seperti konseling dan home visit (kunjungan rumah). Implementasi metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode pokok dan metode bantu.

Menurut Dwi Heru Sukoco dalam Modul Pembimbing Kemasyarakatan, metode pokok dibagi menjadi tiga, yaitu Bimbingan Perorangan (dengan Pendekatan Pemecahan Masalah, Pendekatan Psikososial, Pendekatan Tingkah Laku, dan Pendekatan Fungsional), Bimbingan Kelompok (dengan Teknik Konfrontasi, Interpretasi, Atribusi, Memberikan Penguatan, dan Pemberian Model/contoh), serta Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (bimbingan dengan menggunakan kekuatan/partisipasi sosial masyarakat yang diorganisir untuk kepentingan klien).

Menurut Sri Kuntari dalam Modul Pembimbing Kemasyarakatan, metode bantu juga terbagi tiga, yaitu Aksi Sosial (dalam seorang Pembimbing Kemasyarakatan, aksi sosial terwujud dalam proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien), Penelitian Kesejahteraan Sosial (dalam seorang Pembimbing Kemasyarakatan, melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai keluaran (output) atas amanat perundang-undangan), serta Tata Laksana Kesejahteraan Sosial (dalam seorang Pembimbing Kemasyarakatan, perlu diinventarisir berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kekuatan argument dalam membuat litmas maupun dalam proses pendampingan klien di persidangan).

Hal ini dilakukan guna sebagai media pengontrolan diri klien agar di masa yang akan datang klien tetap terus konsisten dengan perubahan baik yang terjadi serta tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Dimana kedua hal tersebut sangat mempunyai impact yang besar bagi tercapainya atau terpenuhinya keberhasilan dari proses reintegrasi sosial itu sendiri. Untuk itu, upaya maksimal perlu dilakukan pada setiap kegiatan atau program serta dalam setiap metode yang dijalankan.

Tentunya, untuk terpenuhinya upaya maksimal yang diberikan perlu jangka waktu yang lama dan panjang. Karena, tugas ini merupakan tugas bersama yang harus dijalankan dan berkontribusi dengan banyak pihak. Masyarakat dan keluarga salah satu poin penting suksesnya reintegrasi sosial seorang klien pemasyarakatan atau tindak pidana.

Diharapkan dengan mengetahui pentingnya urgensi pembimbing kemasyarakatan (PK) ini dalam setiap tahapan reintegrasi sosial klien dapat membuka mata dan menyadarkan kembali kepada masyarakat bahwa klien pemasyarakatan atau narapidana sangat perlu dirangkul dan dijaga sebaik-baiknya untuk menciptakan kerukunan dan hubungan yang baik antara masyarakat dengan klien pemasyarakatan atau narapidana.