PALEMBANG, HALUANSUMATERA.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel menggelar Rakor Provinsi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Pembangunan Desa dan Pedesaan bertempat di Hotel Grand Ina, Rabu (9/6/2021). Kegiatan tersebut, dibuka oleh Plh Sekda Provinsi Sumsel Ahmad Najib.

Ahmad Najib mengatakan, Rakor ini dihadiri OPD pemerintahan desa, Dinas PMD kabupaten dan kota, Bapeda, BPKAD, dan inspektorat. Tujuan rakor ini mensinkniasikan mulai dari perencanaan, karena dana desa penggolaan harus benar dn tepat sasaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan. Dan yang paling utama pemanfaatan dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan rakor ini, diharapkan seluruh stake holder yang terkait, Kades, Camat, dan perangkat Kabupaten Kota dan Provinsi punya persepsi sama dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran, outputnya jelas dan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

“Untuk pengawasan dan peruntukan dana desa,disamping tepat sasaran juga harus diawasi. Hari ini mereka berdiskusi , dengan niat yang baik, dana desa ini tertib administrasi dan memberikan dampak di desa,” tambah Ahmad Najib.

Rakor seperti ini, lanjut Ahmad Najib, media sebagai alat untuk mengontrol, karena ini penting untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Wilson menuturkan, dana desa tahun 2021 juknis dan juklas BLT. Sampai saat ini juknisnya untuk bantuan langsung tunai (BLT). Ada 8 persen dana desa untuk covid, seperti pembelian hand sanitizier, masker, ruang isolasi di oedesaan.

“Dana Desa semua bisa mengawasi, mulai dari Polsek, Babinkamtibmas, Babinsa, jadi sudah ketat. Setiap desa wajib memasang baleho nama nama yang dapat dana bantuan langsung tunai dari dana desa, itu bisa dicek.Kalau ada yang tidak pasang itu temuan, silahkan dilaporkan kalau tidak transparan, karena ada pendamping desa. Apa pendamping desa bersekongkol, itu jadi temuan,” bebernya.

Lebih lanjut Wilson menjelaskan, dana desa langsung ke rekening desa. Rekomendasi Pertanggungjawabannya ke PMD kabupaten dan kota.

“Provinsi monitoring. Kalau ada penyelewengan kami mengawasi,” ucapnya.

“Kalau masyarakat melihat ada penyelewengan silahkan laporkan ke Inspektorat bukan ke polisi. Kemaren virtual, arahan Kapolda, untuk polri, kades tidak boleh disidik, harus koordinasi dengan inspektorat. Polsek, Bhabinkamtibmas dan Babinsa boleh mengawasi sebelum permasalahan. Sekarang sudah transparan penggunaan dana desa. Dari tahun dulu sudah diserahkan ke Inspektorat. Itu ada aturannya, kepolisian, kejaksan koordinasi dengan Inspektorat,” terang Wilson.

“PMD transparan, kita di provinsi tidak ada kepentingan. Dana desa langsung ke rekening desa. Seluruh bimtek harus dimediakan, harus jelas. Media boleh meliput, karena kita transparan. Boleh diliput, media silahkan melihat baleho nama-nama penerima BLT dari Dana Desa,” pungkasnya. (Ocha)