Jakarta – Data penerima kartu BPJS Kesehatan harus terus divalidasi dan sosialisasi cara mendaftar, mendapatkan, serta menggunakan kartu tersebut harus ditingkatkan. Ke depan, sosialisasi cara mendaftar untuk mendapatakan kartu BPJS Kesehatan akan melibatkan pendamping program keluarga harapan (PKH) yang berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemerintah akan memperbanyak tempat pendaftaran BPJS Kesehatan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seusai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penggunaan kartu BPJS dan verifikasi kepesertaannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/7).

Selain itu, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan sosialisasi hingga ke level pamong praja dan RT/RW.

“BPJS Kesehatan, Kemkes, dan Kemsos kita minta untuk kerja sama dengan Pemda untuk lebih gencar melakukan sosialisasi cara mendaftar, yakni bagaimana warga masuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang terbohongi atau mendapat kartu BPJS Kesehatan palsu,” ujar Puan.

Beberapa waktu lalu memang muncul temuan kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, pelaku pembuatan kartu palsu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan melalui prosedur yang benar.

Cukup sekali bayar sebesar Rp 170.000/kepala keluarga yang mendaftar, masyarakat yang tidak tahu seakan-akan mendapatkan layanan kesehatan layaknya peserta BPJS Kesehatan. Mereka kemudian tidak membayar iuran peserta BPJS setiap bulan.

“Ini bukan kasus penipuan yang biasa. Ini sangat serius dan kami mengharapkan tidak akan terjadi lagi ke depan,” katanya. Pelaku penipuan tersebut, tambahnya, sudah ditangkap dan sedang diproses di Polres Cimahi, Kabupaten Bandung Barat.

Puan juga meminta Kemsos untuk memvalidasi dan verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) secara terperinci dan teliti. Semua penerima PBI harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dengan data nama dan alamat yang jelas. Dengan demikian, semua penerima bantuan perlindungan sosial dari negara benar-benar tepat sasaran.

“Verifikasi dan validasi data PBI memang sudah dilakukan oleh Kemsos. Kami kerja sama dengan Kemdagri dalam hal ini. Namun, saya minta untuk diperdalam lagi,” jelasnya.

Sosialisasi oleh pendamping PKH tidak saja terkait BPJS Kesehatan, menurut Puan, tetapi juga menyangkut Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Menko PMK juga meminta BPJS Kesehatan untuk memperbanyak tempat pendaftaran kepesertaan BPJS di berbagai daerah guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat di manapun berada. Selain itu, juga perlu dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan kartu BPJS Kesehatan agar kasus pemalsuan kartu tidak terulang lagi ke depan.

“Saya ingin masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapat akses atas layanan yang baik. Jangan sampai ada hambatan untuk mendapatkan layanan ini,” katanya.(*)kfZFiBOh78