Pemprov Sumsel Bergerak Cepat Entaskan Kemiskinan
SEMARANG,HS – Pemerintah Provinsi Sumater Selatan meminta peran aktif dari seluruh kepala derah bupati dan walikota untuk sinerji dengan pemerintah provinsi dalam hal upaya menekan angka kemiskinan.
“Sekuat apapun gubernur dan wakil gubernur dalam mengentaskan kemiskinan, kalau tidak didukung oleh bupati dan walikota akan sama saja dan sulit terwujud,” ungkap Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya disela-sela lawatannya ke kantor Gubernur Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, Kamis (24/1).
Menurut Mawardi, Pemerintah Provisi Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur H Herman Deru tidak main-main dalam hal upaya mengentaskan kemiskinan di Sumsel. Mengingat angka kemiskinan di Sumsel di atas angka Nasional. Keberhasilan Provinsi Jawa Tengah menjadi percontohan bagi beberapa daerah, salah satunya Pemprov Sumsel.
“Karena itu kita ingin belajar ke Jawa Tengah ini, formula apa yang digunakan sehingga dapat berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan,” bebernya.
Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode ini menambahkan, pihaknya berkomitmen ada perubahan di Sumsel dengan tetap fokus mengentaskan kemiskinan masyarakatnya. Karena itu dia meminta dukungan dari Bupati dan Walikota beserta wakilnya untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing melalui sejumlah program pembangunan fisik dan non fisik serta melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Antara Gubernur dengan bupati dan walikota harus sejalan. Mudah mudahan ilmu yang didapat dari Jateng dapat diterapkan di Sumsel dan cita cita kita menurunkan kemiskinan menjadi satu digit akan tercapai,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin didampingi Kepala Bappeda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan faktor terkait penurunan tingkat kemiskinan di Pemprov Jateng yakni BPNT berjalan dengan lancar disalurkan ke rumah tangga.
“Selain itu juga adanya faktor Inflasi Umum sebesar 0,57 persen, peran strategi TPID, NTP sebesar 103,31 persen serta adanya kenaikan upah minimum Rp 119.065 atau naik 8,71 persen dibandingkan UMP tahun 2017,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kemiskinan di Jateng bukan di area perkotaan melainkan juga ada di kelurahan dan pedesaan. Melalui sejumlah program yakni adanya Kartu Jateng sejahtera, Jamkesmas PBI Non Kuota, Penanganan rumah tidak layak huni, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Tani, Kartu Nelayan serta kredit usaha dengan bunga rendah.
“Kita terimakasih banyak atas kunjungan Wagub Sumsel dan kepala daerah kabupaten/kota di Sumsel ini,” tandasnya.
