PALEMBANG,HS – Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumsel mencatat, pada triwulan I/2018 ini, realisasi anggaran belanja APBN Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga di Provinsi Sumsel baru terserap Rp 1,5 triliun atau 11, 7 persen dari total pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 13,6 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Sudarso mengatakan, realisasi ini lebih rendah sekitar 1,3 persen jika dibandingakan periode serupa tahun lalu (yoy) dan lebih rendah 2,8 persen secara nasional.

“Capaian ini juga sebenarnya ada deviasi 3,3 persen dari target yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sebesar 15 persen,” ujarnya

Dia menjelaskan, masih rendahnya serapan belanja ini lebih dikarenkan
belum maksimalnya penyerapan di seketor belanja barang yang hanya
sebesar 8,5 persen atau Rp 477 miliar dari pagu Rp 5,60 triliun.
Terlebih, porsi anggaran di belanja barang ini merupakan yang terbesar dibanding sektor belanja mencapai 41 persen.

“Belanja barang ini
banyak yang sifatnya bantuan ke masyarakat. Dalam pencairanya, ada proses seleksi dan penetapan calon penerimanya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat pencairan anggaran,”
katanya

Dari jumlah tersebut, berdasarkan jenis kewenanganya 68 persen pagu anggaran merupakan kewenangan satuan kerja di pemerintah daerah melalui dinas teknis mencapai Rp 687 miliar. Dimana realisasinya baru
Rp 48,5 miliar atau rata-rata realisasi setiap Pemda baru 7,1 persen.

“Selisih tersebut tentunya masih sangat jauh dari besaran target
capaian triwulan,” jelasnya

Sementara untuk realisasi belanja lainya sudah cukup baik. Yakni
belanja pegawai mencapai Rp 831,35 miliar dari pagu 4,43 triliun atau 18,7 persen, belanja bansos 3,16 miliar dari pagu Rp 13,5 miliar atau 23,3 persen, dan belanja modal sebesar 267,49 miliar dari pagu 3,63 triliun.

Untuk itu, Sudarso mengaharapkan kepada Satker dari sejumlah
kementerian yang ada di Sumsel, maupun Pemda dan Pemprov untuk dapat segera merealisasikan anggaran. Mengingat belanja pemerintah menjadi salah satu penopang penting dalam menggerakan roda perekonomian.

“Belanja pemerintah menjadi salah satu instrument penting dalam roda
perekonomian suatu daerah, sebab memiliki multi efek yang dapat
langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya