Disdikpora Palembang Pastikan tidak Ada Pungli di Sekolah

PALEMBANG — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kota Palembang) memastikan tidak ada pungutan liar di semua sekolah yang ada di Palembang.

Pihaknya meminta seluruh sekolah di Kota Palembang kembali diminta menghitung anggaran kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan adanya dugaan pungutan kepada siswa untuk memenuhi biaya operasional sekolah.

Kepala Disdikpora Palembang Ahmad Zulinto, Senin (25/7) mengatakan, biaya operasional selama ini sudah dihimpun oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Sekolah Gratis, seperti honor guru tidak tetap dialokasikan 15 persen sedangkan pengadaan buku pelajaran 5 persen dari jumlah dana.

“Jika BOS dan Sekolah Gratis tidak mencukupi biaya operasional, saya minta kepala sekolah menghitung ulang anggaran. Intinya, jangan ada lagi pungutan di sekolah,” ujar Zulinto di hadapan seluruh kepala SMP/SMA/SMK di Aula Disdikpora Palembang.

Dia menilai, alokasi dana BOS dan Sekolah Gratis sudah cukup memenuhi biaya operasional sekolah. Mengingat biaya operasional yang dialokasikan BOS dan Sekolah Gratis sudah cukup besar, seperti BOS SMP Rp 87.000/anak, SMA Rp116.000/anak, SMK Rp125.000/anak.

“Kalau sekira tidak cukup, kita akan ajukan ke Walikota Palembang. Oleh karena itu, saya minta seluruh kepala sekolah kembali menghitung kebutuhan di sekolah,” jelasnya.

Zulinto menambahkan, khusus sekolah unggulan, masih boleh meminta sumbangan sukarela kepada siswa. Hanya saja, besaran biaya harus sesuai dengan biaya kesepakatan dengan komite. “Harus ada persetujuan dengan komite, namun SPP harus gratis jangan dibebankan kepada siswa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA 21 Palembang Zulkarnain mengaku setuju dengan larangan pungutan kepada siswa. Hanya saja, dia mengeluhkan sarana dan prasarana (sarpras) dan biaya honor guru yang kecil dikarenakan sekolah tersebut berada di perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

“Honor guru tidak tetap hanya Rp20 ribu/jam, ruang guru menggunakan kelas dan jika ada siswa yang ingin mengikuti lomba di luar menggunakan dana mereka sendiri. Butuh penataan menyeluruh dengan penganggaran yang tidak sedikit. Kita berharap ada solusi dengan pemenuhan kebutuhan ini,” tutupnya.(SN)