Ironis, Hanya 20 Persen Masyarakat Indonesia yang Peduli Kesehatan

SOLO, HS – Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek menyatakan penyakit menular semisal virus Zika, TBC, demam kuning, dan sebagainya berpotensi menyebar dan menjadi ancaman untuk semua negara di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sementara, temuan peredaran vaksin palsu dan perokok usia anak menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dari dalam negeri.

Begitu banyaknya ancaman penyakit dari luar dan dalam negero, namun disayangkan hanya sekitar 20 persen masyarakat Indonesia yang peduli akan pentingnya kesehatan.

“Masyarakat Indonesia kita harapkan sadar akan menjaga kesehatan. Hasil evaluasi kami menyebutkan hanya 20 persen dari jumlah warga di Indonesia yang peduli dan sadar pentingnya kesehatan. Dan masalah lain yang timbul dan sudah terjadi saat ini yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan. Distribusi dokter spesialis, dokter umum, ataupun tenaga kesehatan yang lain memang belum merata secara nasional. Masih banyak yang terpusat di kota-kota besar. Masih banyak masyarakat di pelosok daerah atau perbatasan lintas negara di Indonesia yang belum mendapat keadilan pelayanan kesehatan,” jelas Menkes Nila Moeloek ketika meresmikan Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok – Bedah Kepala Leher Indonesia (PERHATI-KL) di Solo, Kamis (25/8).

Hal inilah yang melatari kerjasama Pemerintah dengan Perhimpunan Dokter Spesialis untuk mengirim tenaga medis berbagai spesialis ke daerah-daerah pelosok dan perbatasan. Menkes Nila Moeloek mengakui, saat ini layanan kesehatan di Indonesia belum merata dan perlu penguatan peran puskesmas maupun tenaga medis di daerah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepedulian pada kesehatan.

“Kami dari Kementerian Kesehatan sudah menggandeng perhimpunan tenaga kesehatan maupun dokter spesialis, ada lima yaitu kebidanan, anak, bedah, dan anestesi. Lima perhimpunan ini sudah menyatakan akan mendistribusikan dokter yang baru lulus spesialisnya di bidang tersebut ke kabupaten/kota di daerah yang lebih pelosok atau pedalaman dan ini tinggal menunggu Inpres atau surat resmi Instruksi Presiden. Dokter yang lulus spesialis ini akan menjalani satu tahun pengabdian di daerah pelosok,” lanjutnya.