Sekda: Pelayanan Perizinan Harus Transparan
EMPATLAWANG HS – Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Empatlawang, H Edison Jaya SH MM, mengatakan saat ini perizinan di Kabupaten Empatlawang ada 120 item perizinan, sementara di Lubuklinggau hanya mengelola 12 item perizinan saja.
Karena itu, perizinan di Kabupaten Empatlawang harus dapat disederhanakan lagi menjadi 20 saja, karena prinsip perizinan itu sesuai dengan Perpres 97 tahun 2014 memperpendek proses pelayanan dengan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.
“Jadi, kalau bisa cepat kenapa harus disuruh muter-muter dulu, kata H Edison Jaya SH MM dalam sambutannya ketika membuka kegiatan acara sosialisasi perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empatlawang.
Pada acara yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empatlawang, Selasa (7/3) itu, beliau mengungkapkan bahwa kegiatan ini tergolong penting karena berkaitan dengan pelayanan perizinan usaha kepada masyarakat yang diberikan oleh pejabat berkaitan termasuk camat di lingkungan Pemkab Empatlawang.
Edison Jaya mengatakan, seharusnya dalam kegiatan ini dibuka oleh Bupati Empatlawang, H Syahril Hanafiah, tapi karena beliau dalam waktu bersamaan ada kegiatan di Jakarta, karena itu Bupati memerintahkan ke dia untuk membuka kegiatan ini.
“Kegiatan sosialisai periizinan, ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan dari Pemerintah Daerah, untuk menyebarluaskan informasi tentang perizinan,” katanya.
Plt Sekda juga menyampaikan pelayanan perizinan harus juga memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima ini harus diberikan sebagai pelayan dengan konsep pelayanan yang baik. “Kita yang melayani bukan kita yang dilayani, kemudian cepat waktu, jadi kalau persyaratannya sederhana pelayanannya tidak lama,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, pelayanan perizinan di Kabupaten Empatlawang, juga harus transparan. Ini kaitannya dengan biaya.
“Jadi, kalau dia mahal itu dapat langsung ditanya, apa ada yang lupa atau ada lainnya. Kita banyak yang nakal-nakal, biaya perizinan harus terjangkau, sebab jika tidak terja ngkau dapat mematikan usaha kecil, jangan dibalik-balik usaha besar biaya perizinannya murah, usaha kecil justru mahal. Kalau sudah begitu usaha kecil tidak dapat hidup di Empatlawang,” tandasnya. (ELW)
