Terkait Darurat Cagar Budaya , Walikota Palembang Bakal Segera Bertemu AMPCB

1 tahun ago
234

PALEMBANG,HALUANSUMATERA.COM–Polemik Pembiaran cagar budaya di kota Palembang salah satunya rusaknya bangunan Balai Pertemuan yang berada dibelakang Kantor Pemerintah Kota Palembang seperti yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) terus disuarakan.
Kali ini AMPCB diwakili Vebri Al Lintani, Ali Goik, Heri Mastari, Avir, Dudy Oskandar, Mang Dayat memenuhi undangan Sekda Palembang Drs Ratu Dewa Msi untuk berdiskusi terkait permasalahan tersebut, Senin (27/2) diruang tamu Sekda kota Palembang.


Hadir Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang Zanariah, S.IP., M.Si, mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang Suparman Romans.
Ratu Dewa mengaku sengaja mengundang pihak AMPCB terkait konsen Pemkot Palembang terhadap bidang olahraga dan kesenian.


“ Dan sering aku utarakan perhatian pemerintah kuranglah di dua bidang ini , satu berkaitan sarana dan prasarana olahraga, jujur saja belum ada sarana olahraga milik Pemerintah Kota Palembang yang refresentatif begitupun seni belum ada balai atau apapun namanya yang memang punya Pemerintah Kota untuk kesenian yang ada sarana olahraga milik provinsi di Jaka Baring, memang hari ini secara pribadi aku nilai ini harus jadi perhatian ,”katanya.


Terkait aksi demo yang dilakukan AMPCB ke Pemkot Palembang terkait darurat cagar budaya di Palembang , Ratu Dewa mengapresiasi.


“ Hari ini kita bisa sharing sama-sama , masukan dan saran dan ini akan aku sampaikan ini ke pak Walikota tentang beberapa persoalan bukan sarana seni saja yang lain-lain juga,” katanya.


Sedangkan Vebri Al Lintani menjelaskan memang pihaknya beberapa waktu lalu melakukan aksi Palembang Darurat Cagar Budaya di Pemkot Palembang.


“ Ini kita angkat karena beberapa hari ini ada berita tentang perusakan Mang Pangeran Kramajaya, gua Jepang di Ario Kemuning tidak terawat dan Balai Pertemuan yang banyak barangnya dicuri itu cagar budaya , dan menurut Kepala Dinas Kebudayaan Agus Rizal , Balai Pertemuan diusulkan menjadi taman budaya dan mendapat respon positip dari pak Walikota, tapi teman-teman Dewan Kesenian berdiskusi ingin namanya bukan taman budaya tapi gedung kesenian , apapun namanya itu merupakan sarana dan prasarana kesenian ,terakhir itu kita denger Balai Pertemuan diserahkan ke Baznas, tapi waktu aksi kami itu belum menyinggung soal kerusakan,” katanya.


Dimana sebelum aksi ke Pemkot Palembang pihaknya berkumpul di Balai Pertemuan , sampai di Balai Pertemuan kita sangat terkejut dan emosi melihat Balai Pertemuan yang rusak parah dan banyak barang yang hilang , padahal Balai Pertemuan itu adalah cagar budaya yang masuk masuk dalam Kawasan Cagar Budaya BKB dan berada di belakang kantor Walikota Palembang.


Dan Balai Pertemuan menurut Vebri bisa menjadi sarana kesenian dan budaya di kota Palembang.


Selain itu Vebri menyinggung kawasan sekitar Balai Pertemuan yang merupakan kawasan sungai (water front city) dan basis budaya sebagai basis wisata dan terkait RTRW kota Palembang yang dinilainya tidak konsisten di angkat Pemkot Palembang.


“Kalau konsisten tentu kawasan ini menjadi bagus sekali,” katanya.


Karena Balai Pertemuan sudah masuk tahan perusakan dan ini tindak pidana pihaknya sudah melaporkan perusakan dan pencurian di Balai Pertemuan ke Polrestabes Palembang dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)Sumsel.

“ Tim ahli cagar budaya kota budaya kami nilai mandul , mayoritas dari 7 orangnya 5 orangnya ASN semua, harusnya ada unsur arkeolog, arstitek ,” katanya.


Kini menurutnya TACB Sumsel bersama TACB kota Palembang dan Dinas Kebudayaan Palembang sedang menginventarisir kerusakan Balai Pertemuan.


“ Dari perspektif cagar budaya Balai Pertemuan itu di pugar dulu sesuai dengan kaedah perundang-undangan, maksud kami bahan , bentuk dan diawasi TACB, ada arsitek yang memang paham kalau bahannya dulu apa kayu tembesu ya pakai kayu tembesu, bentuknya tidak boleh berubah , kalau mau merubah sedikitpun harus ada dokumentasi penggantian dan soal pemanfaatannya tentu menimbang secara objektif bukan secara subjektif kalau sekarang kami lihat keputusan pak Walikota subjektif malah A Historis dan cenderung politis menurut kami dan tidak etis , “katanya.


Ratu Dewa akhirnya berjanji mengajak pihak AMPCB dalam waktu dekat untuk bertemu Walikota Palembang dimana tentunya akan juga dihadirkan pihak terkait.


“ Kalau berkenan kita bersama-sama dan saya akan dampingi bertemu pak wali menyampaikan hal-hal tadi yang aku pikir argumentatiflah , secara pribadi aku sangat setuju dan mendukung apa yang disampaikan tadi,” katanya.